Oleh: Said Mala
Pedesaan merupakan kata yang menggelitik bagi kebanyakan orang. Betapa tidak, desa (dalam arti wilayah) diidentikkan dengan ruang tumbuhnya kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan serta pusat kalkulasi eksploitasi kalangan pemodal. Dengan mengkapling daerah-daerah rural sebagai peta yang potensial bagi modal utama pembangunan, suatu negara memiliki harapan besar menggenjot pertumbuhan ekonomi perekenomiannya. Meskipun hasil-hasil yang diberikan desa tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakatnya. Ironi ini telah lama dirasakan oleh sebagian besar pihak sebagai kesenjangan sosial (disparitas pembangunan) yang setiap saat dapat memicu social restriction dan laten sebagai bom waktu disintegrasi dalam sebuah negara. Perhatian terhadap masalah ini menjadi penting untuk didiskusikan dan diselesaikan secara komprehensif.
Pemberlakuan otonomi daerah (OTODA) di Indonesia memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian masalah-masalah di pedesaan. Persoalan-persoalan semisal pertentangan (konflik) kepemilikan sumberdaya antar pemerintahan di daerah setelah dilakukan pemekaran wilayah, pembagian royalti antar tingkat pemerintahan (baca ; antara pemda dan pempus), konflik massa antar pendukung dalam masyarakat dalam Pilkada merupakan deretan panjang soal-soal yang mesti diapresiasi dan dikelola oleh negara sebagai tantangan menjemput perubahan yang lebih besar pada era yang sangat kompetitif saat ini.
Pedesaan merupakan kata yang menggelitik bagi kebanyakan orang. Betapa tidak, desa (dalam arti wilayah) diidentikkan dengan ruang tumbuhnya kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan serta pusat kalkulasi eksploitasi kalangan pemodal. Dengan mengkapling daerah-daerah rural sebagai peta yang potensial bagi modal utama pembangunan, suatu negara memiliki harapan besar menggenjot pertumbuhan ekonomi perekenomiannya. Meskipun hasil-hasil yang diberikan desa tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakatnya. Ironi ini telah lama dirasakan oleh sebagian besar pihak sebagai kesenjangan sosial (disparitas pembangunan) yang setiap saat dapat memicu social restriction dan laten sebagai bom waktu disintegrasi dalam sebuah negara. Perhatian terhadap masalah ini menjadi penting untuk didiskusikan dan diselesaikan secara komprehensif.
Pemberlakuan otonomi daerah (OTODA) di Indonesia memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian masalah-masalah di pedesaan. Persoalan-persoalan semisal pertentangan (konflik) kepemilikan sumberdaya antar pemerintahan di daerah setelah dilakukan pemekaran wilayah, pembagian royalti antar tingkat pemerintahan (baca ; antara pemda dan pempus), konflik massa antar pendukung dalam masyarakat dalam Pilkada merupakan deretan panjang soal-soal yang mesti diapresiasi dan dikelola oleh negara sebagai tantangan menjemput perubahan yang lebih besar pada era yang sangat kompetitif saat ini.
